Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

Jakarta – Bagi yang mau beli panti, harus lebih teliti serta cermat sebab banyak terjadi perjanjian keperdataan dalam jalan tersebut. Alih-alih bisa makmur menempati rumah baru, bahkan bisa frustasi karena tersedia proses keperdataan yang menahan. Berikut salah satu misalnya.

Kasus ini diceritakan pembaca detik’s Advocate yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik ke detikcom. Beserta isi suratnya:

Dear detik’s Advocate

Pada Oktober 2020 hamba ada pemesanan sebuah sendi subsidi di salah utama developer di Cirebon, Jawa Barat. Pihak developer mengkonfirmasi ke saya bahwa KPR saya sudah disetujui sebab bank pada tanggal 18 Januari 2021. Hal itu dibuktikan dengan mengirim tiruan SP3K (Surat Penegasan Pengesahan Penyediaan Kredit ) sejak bank ke saya.

Aku dijanjikan akad kredit pangkal Februari 2021 oleh bagian developer dan saya melunasi semua kewajiban saya (pelunasan DP dan biaya lainnya). Oleh pihak developer seluruh berkas sudah done, serta tinggal menunggu jadwal akad dari bank saja.

Sesudah satu bulan saya tunggu tidak kunjung akad, alhasil saya cari informasi bahwa sertifikat rumah tersebut sedang dalam proses split (pemecahan sertifikat) sehingga bank belum bisa proses akad.

Pihak developer juga mengakui kealpaan mereka, dan mereka tak bisa memberikan waktu benar kapan sertifikat itu selesai dan sampai saat ini belum ada titik terangnya sehingga mereka menawarkan kurang opsi ke saya termasuk pindah blok dengan surat yang sudah ready. Makin, developer tidak akan memberikan pengembalian uang DP seandainya saya mengurungkan membeli sendi tersebut.

Apakah saya mampu menuntut developer tersebut karena sudah merugikan saya secara tidak memberikan informasi uraian tentang sertifikat rumah itu dari awal dan aku merasa tertipu karena DP dan biaya lainnya tak dapat dikembalikan?

Terimakasih
Bona

Untuk menanggapi pertanyaan di atas, detik’s Advocate meminta pendapat dasar dari advokat Khresna Guntarto, S. H. Berikut jawabannya:

Kepada Yth.
Sdr. Bona

Apresiasi atas pertanyaan saudara, semoga saudara tetap diberikan kesehatan yang cantik dan selalu dalam jaminan Tuhan Yang Maha Tunggal.

Berdasarkan penjelasan saudara, proses pembelian tanah dan bangunan yang ahli lakukan, barulah sebatas mas persetujuan kredit pemilikan vila dari lembaga perbankan, sehubungan dengan permohonan kredit yang saudara ajukan dalam kerangka membeli rumah dari developer.

Namun di dalam hal ini, saudara telah memberikan uang muka (DP) dan biaya-biaya lain, dengan nantinya akan digunakan pada rangka pembayaran sebagian harga jual beli, pembuatan Akta Jual Beli (AJB), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Sah Tangungan (APHT) di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan perjanjian nama di hadapan notaris. Hendak tetapi, karena ada perkara pemecahan sertipikat, pihak perbankan menjadi tidak mendapatkan taruhan berupa objek agunan buat KPR, sehingga belum bisa melakukan realiasi pemberian kredit yang saudara ajukan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, saudara awak asumsikan belum menandatangani konvensi berupa: PPJB; AJB; Konvensi KPR; SKMHT dan APHT. Melainkan baru menandatangani formulir pemesanan pembelian rumah dalam developer dan surat tuntutan kredit di lembaga perbankan yang difasilitasi oleh developer.

Simak jawaban selengkapnya di halaman berikutnya.