Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Jakarta – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengkritik PPATK terpaut pengumuman pemblokiran rekening FPI yang disampaikan kepada publik saat rapat dengar prinsip. PPATK diminta untuk menjelaskan alasan melakukan pemblokiran bahkan mengumumkan pemblokiran tersebut ke publik.

Awalnya kritik itu datang dari bagian Komisi III DPR MENODAI Fraksi PPP, Arsul Indah, saat rapat dengar aksioma di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/3/2021). Rapat dengar pendapat itu dipimpin tepat oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir dan dihadiri oleh Kepala PPATK Dian Ediana Rae beserta jajarannya.

Arsul mengkritik PPATK yang beberapa saat morat-marit menyampaikan kepada publik terpaut pemblokiran 92 rekening FPI. Dia mengkritik begitu bersemangatnya PPATK menyampaikan itu ke publik.

“Terkait dengan keterangan-keterangan publik bahan media yang disampaikan Pemimpin PPATK, saya ingin memeriksa soal itu, saya menentang pada kasus yang menyangkut transaksi lintas negara bon milik FPI, Pak Kepala PPATK atau jajaran PPATK begitu bersemangat untuk sampaikan penjelasan kepada publik, jika tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 bon FPI dan afiliasinya dengan telah diblokir oleh PPATK, ” kata Arsul zaman rapat dengar pendapat.

Arsul lantas mempertanyakan terkait kewajiban hukum PPATK menyampaikan pemblokiran tersebut kepada publik. Dia lalu mem apakah ini karena gaya FPI yang berada di luar pemerintahan sehingga diperlakukan demikian.

“Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut ikutan saja? Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya bertentangan dengan pemerintah maka lalu PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang tersedia dalam rumpun kekuasaan tadbir juga ikut merasa menetapkan ikut ikutan untuk men- disclose banyak hal terkait FPI, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Pemimpin Umum PPP ini mem PPATK yang disebutnya tak melakukan hal yang cocok pada kasus Jiwasraya serta ASABRI. Arsul tak terang mengapa PPATK bertindak demikian.

“Padahal, pada kasus, misalnya, Jiwasraya, ASABRI, PPATK tidak lakukan situasi yang sama. Ini jadi concern kami terus terang, saya tidak tahu apakah di Jiwasraya dan ASABRI penuh tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan dengan ada di dunia kebijakan, ” ungkap Arsul.

Kritik tersebut selalu disampaikan oleh anggota Bayaran III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman, yang mengecap berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak ada relevansi antara 92 bon FPI dengan tindak pidana. Dia menyebut itu ialah rekening yang tidak mengenai dengan organisasi FPI.

“Karena kalau mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010, pasal 2, 3, 4, 5, Pencetus 44 ayat 1, wujud TPPU itu adalah buatan tindak pidana atau dengan diduga hasil tindak kejahatan, saya mau tau relevansinya apa? Karena informasi yang saya serap itu ada rekening pribadi pribadi orang, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya secara organisasi itu, tidak tersedia di akta dan sebagainya, ada menantu, ada bujang, ” ucapnya.

“Kalau kita baca UU Ormas juga, ormas yang dibekukan bukan berarti uang yang milik ormas itu otomatis hasil dari kedurjanaan, nggak ada ketentuan tersebut, sehingga relevansinya apa perebutan? ” lanjutnya.

Habiburokhman juga mendesak PPATK untuk menyelesaikan pembekuan 92 rekening FPI itu. Dia menilai berdasarkan laporan Bareskrim Polri tidak ada persis sekali ditemukan tindak kejahatan terkait rekening tersebut.

“Saya pikir itu ada semangat bidang hukumnya restorative justice sehingga tak memperbanyak spekulasi saya pikir bijak kalau memang tidak ada ini, sudah berapa bulan nggak ada perkara ya dibuka saja, sebab itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan orang itu, kasihan sekali sama kaya kita kalau misal uang kita hanya ada di rekening tersebut lalu dibekukan tentu kesulitan memenuhi keinginan, ” jelasnya.

PPATK belum memberi tanggapan terkait pertanyaan dan pertimbangan dari sejumlah anggota Tip III DPR RI. Rapat juga masih berlangsung secara pertanyaan yang disampaikan oleh setiap fraksi. (maa/gbr)