Bangkok

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, memerintahkan agar semua undang-undang (UU) digunakan untuk menindak para-para demonstran yang melanggar hukum. Komando ini dirilis saat aksi penentangan semakin meluas di negara tersebut yang menuntut pengunduran diri Prayuth dan reformasi Kerajaan Thailand.

Seperti dilansir Reuters , Kamis (19/11/2020), para-para aktivis menyuarakan kekhawatiran karena situasi tersebut bisa berarti dimulainya kembali penuntutan di bawah beberapa undang-undang penghinaan kerajaan yang paling membanting di dunia.

Aktivitas protes yang terus berlanjut menjelma tantangan terbesar bagi pemerintahan Thailand dalam bertahun-tahun dan telah mengenai pandangan tabu sejak lama dengan mengkritik Kerajaan Thailand — kesibukan yang bisa terancam hukuman maksimum 15 tahun penjara.

Maklumat terbaru Prayuth itu disampaikan sehari setelah ribuan demonstran melemparkan cet ke markas utama Kepolisian Thailand di Bangkok. Aksi itu disebut sebagai respons atas penggunaan water cannon dan gas air mata sebab polisi, yang melukai puluhan demonstran Thailand pada Selasa (17/11) cerai-berai — tercatat sebagai hari muncul rasa terkelam sejak Juli morat-marit.

Sejumlah demonstran serupa mencoret-coret pagar markas polisi dengan grafiti bernada anti-Kerajaan Thailand.

“Situasinya tidak membaik, ” ucap Prayuth dalam pernyataan terbarunya. “Ada risiko eskalasi lebih banyak tindak kekerasan. Jika tidak lekas diatasi, maka bisa merusak negeri ini dan kerajaan tercinta, ” tegasnya.

“Pemerintah bakal meningkatkan tindakannya dan menggunakan seluruh undang-undang, semua pasal, untuk mengambil tindakan terhadap para demonstran dengan melanggar hukum, ” cetus Prayuth.