Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Jakarta – Partai Demokrat (PD) sudah memberhentikan Jhoni Allen Marbun dari keanggotaan partai. PD juga mengaku telah mengirimkan surat resmi pancaroba antar waktu (PAW) Jhoni Allen ke pimpinan DPR. Bagaimana proses PAW bila merujuk kepada UU dengan berlaku?

PAW diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dikenal secara UU MD3. Bagian terpaut PAW tidak mengalami perubahan dalam UU MD3 2019.

Disebutkan di Pasal 239 ayat 2 d, pemberhentian antarwaktu kepada Anggota DPR bisa diusulkan oleh partai. Begini tala pasalnya:

Pasal 239
(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
d. diusulkan sebab partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- seruan;

Selanjutnya, usulan PAW disampaikan kepada pimpinan parpol kepada pimpinan DPR dengan tembusan pada Presiden. Paling lama 7 hari sejak usulan diterima, pimpinan DPR wajib menyampaikannya kepada Presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 240:

Pencetus 240
(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Perkara 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada arahan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), arahan DPR wajib menyampaikan dasar pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh
peresmian pemberhentian.
(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada bagian (2) paling lama 14 (empat belas)
Hari sejak diterimanya usul pemberhentian bagian DPR dari pimpinan DPR.

Sekalipun demikian, anggota partai politik yang diberhentikan bisa mengajukan keberatan atas pemberhentian itu. Pengajuan keberatan diajukan meniti pengadilan dan disahkan setelah ada keputusan pengadilan. Hukum ini tertuang dalam Urusan 241:

Pasal 241
(1) Dalam situasi anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah menebus kekuatan hukum tetap.
2) Di hal pemberhentian didasarkan atas aduan sebagaimana dimaksud di Pasal 147 ayat (2), Mahkamah Kehormatan Dewan mengirimkan laporan dalam rapat sempurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.
(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas)
Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.