Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

Jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua akan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo cs.

Ada sebesar hal yang dinilai MK telah sesuai dengan jalan, misalnya UU KPK telah masuk Prolegnas.

“MK berpendapat telah ternyata RUU tersebut telah terdaftar dalam Prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam Prolegnas Prioritas, ” kata hakim konstitusi Arief Hidayat zaman membacakan pertimbangannya dalam sesi yang disiarkan secara langsung di YouTube MKRI, Selasa (4/5/2021).

Arief menuturkan Rancangan Transformasi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah masuk Prolegnas 2015-2019 berulang kali. Misalnya pada 2016 serta pada 2019.

“Dalam evaluasi penanganan Prolegnas Prioritas periode 9 September 2019 terdaftar dalam RUU akan memasuki tahap topik tingkat pertama sebagai RUU kumulatif terbuka urutan ke-5 yang selesai disusun Baleg pada 3 September 2019 dan disetujui menjadi RUU usul DPR pada rapat paripurna 5 Septermber 2019, ” ujar Arief.

Sementara itu, terpaut lama atau tidaknya masa yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, Arief ada hal tersebut sangat bersentuhan erat dengan substansi dibanding suatu RUU tersebut. Arief menilai pembentukan UU tidak dapat disamakan tingkat pengganggu, terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu secara yang lain.

“Dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil para pemohon yang mensinyalir adanya penyeludupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih sedang proses pengusulan perubahan UNDANG-UNDANG KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas tahun 2015-2019 apalagi tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pemisah waktu berapa lama sejenis RUU harus diselesaikan. Bersandarkan uraian di atas ajaran para pemohon yang membuktikan UU 19 2019 tidak melalui Prolegnas dan terjadi penyeludupan hukum adalah tak beralasan menurut hukum, ” kata Arief.

Kemudian hakim konstitusi Saldi Isra mengungkap DPR telah beberapa kali melakukan kegiatan Raker, RDP, RDPU, rapat panja, kegiatan lainnya untuk menyerap aspirasi dengan berkembang di masyarakat indah dari tokoh masyarakat, penggagas antikorupsi, LSM, pakar asas tata negara dan adat pidana, BPK, kepolisian, Kemen HAM, dan lainnya. MK juga mendapatkan fakta bahwa DPR telah beberapa kali memanggil KPK untuk datang dalam pembahasan revisi UNDANG-UNDANG KPK tetapi KPK menegah menghadiri kegiatan itu.

“Mahkamah menemukan data bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri pembahasan kejadian revisi UU KPK. Situasi demikian berarti bukan bermanfaat pembentuk UU (DPR serta Presiden) yang tidak bersetuju melibatkan KPK, tapi secara faktual tapi KPK yang menolak untuk dilibatkan di dalam proses pembahasan rencana revisi UU KPK, ” ujar Saldi.

Bertambah lanjut, para pemohon beralasan adanya demonstrasi yang dikerjakan oleh berbagai pihak terpaut dengan revisi UU KPK. Namun MK berpendapat lagak tersebut hanya sebagai penyampaian pendapat, aksi tersebut tak hanya dilakukan oleh kelompok yang menentang revisi UU KPK namun juga sebab kelompok yang mendukung dilakukan revisi UU KPK.

“Apalagi ada-tidaknya pertunjukan tidak menentukan keabsahan upacara pembentukan UU, ” ujar Saldi.

Lalu, MK menilai dalil pemohon yang menyatakan pembentukan UU menggunakan naskah akademik khayali dan tidak memenuhi kondisi saat penyusunan UU nomor 19 2019 adalah tidak beralasan hukum. Sebab, menurutnya, sudah ada naskah akademik, tetapi tanggal yang disampaikan di halaman cover tak bersesuaian.

Namun terkait dalil pemohon yang menilai sidang paripurna tidak kuorum, MK berpendapat pemohon tidak cukup mengajukan data kehadiran dengan hanya mengirimkan daftar hadir yang ditandatangani anggota DPR, apalagi cuma menyerahkan jumlah rekapitulasi kehadiran. Pemohon juga harus menganjurkan bukti visual dan ataupun bukti audio visual rekaman persidangan yang dapat membuktikan jumlah kehadiran fisik bagian DPR.

Pemohon dalam dalilnya juga memperdebatkan terkait RUU KPK dengan tidak ditandatangani presiden. Namun hakim MK berpendapat RUU KPK yang telah disetujui bersama namun tidak disahkan atau tidak di tandatangani oleh presiden tidak bisa bisa dijadikan alasan sebuah UU adalah catat formil karena secara konstitusional dasar UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden tetap benar menjadi UU setelah 30 hari sejak disetujui beserta oleh DPR dan pemimpin.

Sementara itu, terdapat 1 hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, yang memiliki pendapat berbeda ataupun dissenting opinion perihal aplikasi pengujian formil UU Bagian 19/2019 tentang KPK. Dissenting opinion ini juga aci terhadap nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019.

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams meyakini terdapat beberapa parameter spesifik yang menyebabkan UNDANG-UNDANG KPK yang baru memiliki beberapa persoalan konstitusionalitas serta moralitas yang serius. Pertama, Wahiddudin menyoroti terkait cepatnya pihak Presiden menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) semenjak rapat pertama pembahasan RUU KPK dilakukan ke kerap selanjutnya.

“Oleh karena RUU ini adalah usul inisiatif DPR oleh karena itu DIM disiapkan oleh Kepala. Dengan diperolehnya fakta sejak keterangan pembentuk Undang-undang bahwa Raker pertama dilaksanakan di tanggal 12 September 2019 dan Rapat Panitia Kerja pertama dilaksanakan tanggal 13 September 2019, sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan oleh presiden dalam jangka waktu kurang dari 24 jam, ” kata Wahiduddin.

Cepatnya penyusunan DIM oleh presiden ini, menurut Wahiduddin, menerbitkan minimnya partisipasi masyarakat, minimnya masukan yang diberikan bersusun dan kajian analisis pengaruh terhadap pihak yang hendak melaksanakan ketentuan UU KPK. Secara keseluruhan, Wahiduddin memperhitungkan hal ini menyebabkan nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan UNDANG-UNDANG.

Padahal pada Pasal 92 ayat 4 tentang Peraturan Presiden Cetakan 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan UU menyusun bahwa pandangan dan pendapat Presiden dan Daftar Inventaris Masalah disampaikan pada pimpinan DPR dalam jangka masa paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal RUU diterima Presiden.

“Dalam konteks ini aku tidak menemukan argumentasi & justifikasi apa pun yang dapat saya terima bersandarkan common sense bahwa sepadan perubahan yang begitu penuh dan bersifat fundamental kepada lembaga sepenting KPK disiapkan dalam bentuk DIM kurang dari 24 jam real jangka waktu yang dimiliki oleh Presiden untuk melaksanakan itu adalah paling lama 60 hari, ” sekapur Wahiduddin.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menumpukan gugatan uji materi ataupun judicial review Undang-Undang Bagian 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi hari ini.

MK menetapkan menolak permohonan Agus Rahardjo cs yang meminta UU KPK dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi asas.

“Menolak aplikasi para pemohon untuk seluruhnya, ” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan permohonan, yang disiarkan dalam YouTube MK RI, Selasa (4/5/2021).

(yld/mae)