Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menepis anggapan yang menyebut pemerintah lelet dalam menangani kisruh Partai Demokrat (PD) di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terpaut kisruh PD sudah lekas.

“Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi, murni itu soal asas, dan sudah cepat. Tersebut perlu ditegaskan karena zaman ada yang mengatakan tersebut pemerintah kok lambat, kenapa mengulur-ulur waktu, ” kata Mahfud dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu (31/3/2021).

Mahfud kemudian menjelaskan proses penanganan kisruh PD oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia menegaskan negeri tidak bisa melarang klub menggelar kegiatan seperti halnya kongres luar biasa (KLB).

“Hukumnya memang begitu, ketika ada aliran yang bernama KLB, tersebut kan belum ada laporannya ke Kemenkumham, belum tersedia dokumen apapun lalu pemerintah disuruh melarang, kan tak boleh, itu bertentangan dengan UU 9 Tahun 1998 kalau kita melarang karakter mengadakan kegiatan seperti tersebut, ” sebut Mahfud.

“Nah begitu mereka melapor, tadi sudah dikenal Pak Moeldoko dan Bungkus Jhoni Allen Marbun mengeluh, kemudian dipelajari seminggu. Sebati dengan ketentuan hukum diberi waktu, dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu, persis sesudah seminggu kita umumkan, ” imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menuturkan penanganan kisruh PD oleh negeri dimulai sejak kubu Moeldoko mendaftarkan hasil acara yang diklaim KLB ke Kemenkumham. Mahfud menilai proses verifikasi hasil KLB sudah cepat.

“Jadi persis sekali tidak terlambat, tersebut sudah sangat cepat, sebab bagian-bagian yang ribut-ribut tersebut bukan bagian dari metode hukum administrasi, yang ribut, saling tuding, dan lain-lain, belum ada sebagainya ke Kemenkumham dan laporan itu gres masuk Senin beberapa waktu lalu. Sudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki. Berarakan sesudah 7 hari kita putuskan. Hari ini sudah selesai, ” papar Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menegasikan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Alasannya, salinan yang disyaratkan belum lengkap.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan sertifikat fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kebulatan yang belum dipenuhi, ” kata Yasonna dalam bertemu pers virtual, Rabu (31/3). (zak/imk)