Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Jakarta porakporanda

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerangkan lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah milik Habib Rizieq pada Megamendung, Bogor, Jabar, milik PTPN VIII, dan tidak bisa dilepas ke masyarakat. Front Pembela Agama islam (FPI) membela diri dengan mengenai yurispudensi Mahkamah Agung (MA).

Kuasa hukum FPI, Terhormat Yanuar, mengakui bahwa hak guna usaha (HGU) lahan Markaz Syariah milik PTPN VIII. Namun FPI, kata Aziz, mengacu pada Yurispudensi MA Nomor 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958.

“Memang HGU milik PTPN VIII. Tetapi ada Yurisprudensi MA No 329K/Sip/1957 tanggal 24 Sept 1958 dengan menegaskan bahwa yang membiarkan tanah selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah membiarkan hak atas tanah tersebut, ” kata Aziz, kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

Secara terbelah, detikcom mengecek soal Yurisprudensi MA MENODAI No 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 yang dikutip dalam suatu putusan MA. Begini punyi Yurisprudensi MA tahun 1958 tersebut:

“Orang yang membiarkan selalu tanah yang menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap sudah melepaskan hak atas tanah itu (rechtsverwerking). ”

Aziz menegaskan FPI siap melepas lahan tersebut ke PTPN VIII buat kepentingan negara. Tapi, kata Termulia, PTPN VIII harus mengganti kos yang telah dikeluarkan untuk pembangunan di atas lahan tersebut.

“Kalau memang PTPN VIII ingin gunakan untuk hajat negara silakan, tapi ganti kos yang sudah dikeluarkan umat buat over garap dan bangunan di atasnya, ” katanya.

Selengkapnya simak di halaman selanjutnya…