Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Jakarta – Pengacara kondang, Hotman Paris menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Polhukam Mahfud Md serta Komisi III DPR RI. Dalam isi suratnya, Hotman meminta pemerintah serta DPR menghapus pasal 27 ayat 3 di UNDANG-UNDANG ITE.

Surat tersebut diunggah Hotman Paris pada akun Instagram pribadinya dalam Sabtu (20/3/2021). Hotman meminta agar kasus pencemaran tanda baik yang semulanya menyelundup ke unsur pidana dijadikan unsur perdata.

“Usulan kopi Joni ke Pemerintah Indonesia agar Perkara 27 ayat 1 UU ITE dihapus agar pencemaran nama baik dijadikan suci perdata, ” tulis Hotman dalam caption akun Instagramnya.

Berikut tersebut isi surat Hotman Paris:

Secara hormat

Saya, Dr Hotman Paris Hutapea, S. H, M. Hum, mengusulkan biar dihapus pasal 27 ayat (3) UU ITE ( Undang-undang Nomor 11 Tarikh 2008 serta Nomor 19 Tahun 2016) yang mengatur tentang PENCEMARAN NAMA INDAH SEBAGAI TINDAK PIDANA, sebab sudah terlalu banyak mematikan korban khususnya rakyat kecil yang sering dijadikan simpulan.

Alasan lain adalah pada negara maju suatu tindakan pencemaran nama baik BUKANLAH MERUPAKAN TINDAK PIDANA bakal tetapi murni perdata, tiruan sebagaimana diatur dalam Undang-undang seperti di Inggris dalam dalam Undang-undang Defamation Act 2013.

Adapun bunyi UU ITE 11/2008 pasal 27 jadi berikut;

Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau mendirikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan memiliki muatan yang menyalahi kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan minus hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki bagasi perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki isi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan minus hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Salinan Elektronik yang memiliki bagasi pemerasan dan/atau pengancaman.

Diketahui, Hotman hari ini juga bertemu dengan Mahfud Md. Dalam kesempatan itu, Hotman pula mempertemukan Mahfud dengan lengah satu masyarakat ‘korban kasus UU ITE’ bernama Vivi Nathalia. Vivi adalah lengah seorang mantan terpidana kasus UU ITE.

“Pada saat itu tersedia yang berutang dengan saya sebesar Rp 450 juta. Ketika saya curhat pada Facebook, saya diadukan pencemaran nama baik dan alhasil saya sekarang menjadi benduan 2 tahun hukuman percobaan, ” kata Vivi di kedai kopi Johny di Kelapa Gading, Jakarta Mengadukan, Sabtu (20/3/2021).

Terkait hal tersebut, Mahfud mengatakan persoalan UU ITE saat ini tengah menjelma perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menyebut sudah banyak masyarakat yang menjadi korban dari UU ITE, terutama Pasal 27.

“Kita sudah menyimpan masalah itu, sudah menjelma perhatian Presiden juga. Penuh orang menjadi korban Urusan 27, ” ujarnya.

Mahfud menyampaikan Kepala Jokowi sudah memerintahkan untuk melakukan pengkajian dan tahu perlu tidaknya UU ITE untuk direvisi. Untuk tersebut, kata Mahfud, pemerintah telah membentuk tim pengkaji UNDANG-UNDANG ITE dalam dua tim. (zap/hri)