Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Jakarta – Mahkamah Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menggelar sidang pertama Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait kasus kerumunan dan kasus tes swab. Buah hati Rizieq dihadirkan secara virtual.

Pantauan detikcom, sesi digelar di PN Jaktim, Jl. Dr. Sumarno, Selasa (16/3/2021). Sidang juga disiarkan secara langsung melalui akun youtube PN Jakarta Timur.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ” ujar ketua memulai persidangan.

Tampak hadir dalam persidangan, pengacara Habib Rizieq, Ichwan Tuankotta, Alamsyah Hanafiah, had Sugito Atmo. Habib Rizieq sendiri diketahui saat itu berada di Rutan Bareskrim.

Habib Rizieq terlihat mengikuti mengenakan baju putih dan sorban putih. Dia juga tampak tampak mengenakan masker.

Terdengar suara takbir dalam ruang sidang, saat habib rizeq mulai duduk ditampilkan dalam layar virtual.

Habib Rizieq diketahui didakwa pasal berlapis pada sidang kasus kerumunan dan swab test. Berikut rinciannya:

Kasus Kelompok Petamburan, Jakarta Pusat:

Dakwaan
Kesatu: Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Cetakan 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan juncto Urusan 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
Ke-2: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
Ketiga: Pencetus 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
Keempat: Perkara 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Keburukan Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
Kelima: Urusan 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) tulisan c dan d UNDANG-UNDANG RI Nomor 16 Tarikh 2017 tentang Penetapan Sistem Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cetakan 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Cetakan 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Peraturan juncto Pasal 55 bagian (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Kasus Kerumunan pada Megamendung, Jawa Barat:

Dakwaan
Kesatu: Pasal 93 UU Bagian 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau
Kedua: Pasal 14 bagian (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Epidemi Penyakit Menular, atau
Ketiga: Pasal 216 bagian (1) KUHP

Kasus swab test COVID-19 di RS Ummi Enau:

Dakwaan
Pertama primer: Pasal 14 ayat (1) UU MENODAI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Subsider: Pasal 14 bagian (2) UU RI Bagian 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Bertambah subsider: Pasal 15 UNDANG-UNDANG RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Patokan Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ke-2: Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pagebluk Penyakit Menular juncto Perkara 55 ayat (1) pertama KUHP, atau
Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

– KUHP

Pasal 10 huruf b
Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pemberitahuan putusan hakim.

Pasal 35 ayat (1)
(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam wacana undang-undang ini, atau di dalam aturan umum lainnya yaitu:
1. hak menyimpan jabatan pada umumnya ataupun jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Tentara;
3. hak memilah dan dipilih dalam penetapan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. sah menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan meja hijau, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengelola pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan tanduk bapak, menjalankan perwalian ataupun pengampuan atas anak tunggal;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pasal 55 ayat (1) ke-1
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka dengan melakukan, yang menyuruh mengabulkan, dan yang turut beserta melakukan perbuatan; 2. Itu yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi jalan, sarana atau keterangan, berniat menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 160
Barang siapa di muka ijmal dengan lisan atau gubahan menghasut supaya melakukan kelakuan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan peraturan maupun perintah jabatan dengan diberikan berdasar ketentuan peraturan, diancam dengan pidana tangsi paling lama 6 tarikh atau pidana denda menyesatkan banyak Rp 4. 500.

Pasal 216 ayat (1)
(1) Barang siapa dengan berniat tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan taat undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu ataupun yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut ataupun memeriksa perbuatan pidana; begitu pula barang siapa secara sengaja mencegah, menghalang-halangi ataupun menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang penguasa tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu ataupun pidana denda paling banyak Rp 9. 000.
Baca juga:
Buah hati Rizieq Rayakan Isra Mikraj di Rutan, Isi Ceramah-Bantu Bikin Lomba Azan

– UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 93
Setiap orang yang tak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Kausa 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana kompensasi paling banyak Rp 100. 000. 000.

Simak video ‘Pasal Berlapis Jerat Habib Rizieq Karena Langgar Karantina Kesehatan’:

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/fjp)