Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Jakarta

Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) dihebohkan dengan kasus oknum penyidik diduga memeras Wali Tanah air Tanjungbalai M Syahrial. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menegasikan revisi Undang-Undang KPK dikaitkan dengan kasus tersebut.

“Kami sulit melihat relevansi antara kejadian itu dengan revisi UU KPK beberapa waktu lalu, karena revisi sama sekali tidak melemahkan sistem pengawasan privat, ” kata Habiburokhman pada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Sebaliknya, kata Habiburokhman, kasus dugaan pemerasan Walkot Tanjungbalai justru menjadi paksa pengingat perlunya penguatan sistem pengawas internal di KPK. Habiburokhman mengapresiasi Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Tinggi Polri dan KPK yang bertindak cepat menangkap terkira pelaku pemerasan terdakwa manipulasi M Syahrial.

“Kita nggak dapat menyalahkan KPK atau Polri sebagai institusi, yang namanya oknum pasti ada dalam semua instansi. Yang paling penting adalah oknum tersebut ditindak dengan cepat, kasar dan transparan, ” perkataan Habiburokhman.

Bagian Komisi III DPR Bagian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berpendapat cocok dengan Habiburokhman. Dia tak setuju jika revisi UNDANG-UNDANG KPK disalahkan dalam peristiwa ini.

“Mari kita lihat kasus itu secara dengan pikiran dengan ‘clear’, bukan prasangka, makin mereka yang pernah tersedia di KPK. Kan zaman tahun 2005 ada peristiwa suap AKP Supratman pula dan itu belum ada revisi. Pertanyaan kepada orang seperti Saut itu adalah apakah benar pada masa dia hal seperti itu memang tidak terjadi atau bisa saja terjadi akan tetapi tidak terungkap karena target personnya tidak bicara, ” ujar Arsul.

Memotret: Arsul Sani (detikcom).

Arsul meminta mantan pimpinan KPK tidak merasa paling hebat hebat. Arsul menyebut tiap periode KPK pasti tersedia saja masalahnya.

“Kepada mereka yang pernah jadi pimpinan KPK, ana yang di Komisi III menyarankan agar jangan merasa di masanya paling bergaya, bersih dan sebagainya tanpa ada masalah. Sebagai institusi yang mengawasi KPK, oleh sebab itu kami tahu bahwa dalam setiap periode kepemimpinan KPK itu ada masalahnya masing-masing, ” jelas Arsul.

Sementara itu, Pengantara Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meluluskan pernyataan serupa. Menurutnya peristiwa dugaan pemerasan Walkot Tanjungbalai bukan karena revisi UU KPK tapi justru sebab adanya kelemahan dalam perlindungan KPK.

“Kejadian ini memperingatkan agar penempatan penyidik atau pegawai di KPK harus benar-benar terseleksi dan diisi orang-orang dengan memiliki integritas, punya kepandaian dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan moralitas dan ahlak yang teruji. Kejadian ini juga menunjukkan kalau ada kelemahan dalam perlindungan sehingga kejadian-kejadian itu bisa terjadi, ” ujar Tengku.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.