Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

Jakarta

KPK memajang foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam konferensi pers soal tes Aparatus Sipil Negara (ASN). Anggota Premi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut penerapan foto tersebut sudah betul.

“Karena KPK adalah rumpun eksekutif dan bertanggung jawab kepada pemimpin dan masyarakat. Maka sudah benar soal pemasangan menjepret Jokowi dan Ma’ruf Menyetujui sebagai latar belakang, ” kata Nasir dihubungi detikcom , Rabu (5/5/2021).

Nasir menyebut KPK adalah lembaga negara. Menurutnya, hanya meja hijau yang tidak boleh memajang foto Jokowi-Ma’ruf.

“KPK juga institusi negara sehingga administrasi dan atribut negara juga tampil di KPK. Yang tak boleh ada foto presiden dan wapres adalah dalam pengadilan. Di lembaga yang mulia tidak boleh memotret keduanya. Tapi kalau dalam lembaga yang terhormat (MPR/DPR/DPD) dan lembaga yang berkuasa (KPK/Kejaksaan/Polri ) maka menjepret keduanya dipasang, ” kata Nasir.

Senada, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menyebut foto presiden-wakil presiden sudah seharusnya dipasang pada KPK sejak dulu. Arsul meminta tak ada keterangan aneh terkait pemasangan memotret Jokowi-Ma’ruf dalam jumpa pers KPK.

“Pemasangan foto tersebut dalam kapasitas sebagai Kepala Negara serta Wakil Kepala Negara, bukan jadi Kepala Pemerintahan dan Pengantara Kepala Pemerintahan, sehingga tidak bisa kemudian ditafsiri bahwa KPK di bawah Pemerintah, ” kat Arsul.

Arsul menyebut MPR dan DPR pun mencantumkan foto Jokowi-Ma’ruf padahal MPR dan DPR adalah kelompok kekuasaan lain, yaitu legislatif, yang jelas berbeda secara rumpun kekuasaan eksekutif. Arsul heran jika pemasangan menjepret Jokowi-Ma’ruf di KPK menjelma polemik.

“Jadi malah selama ini ganjil kalau di KPK tidak dipasang foto Presiden & Wapres, lebih-lebih lagi setelah MK menyatakan bahwa KPK itu adalah lembaga yang berada pada rumpun adikara eksekutif. Soal independensi tersebut tidak pas dikaitkan secara pemasangan foto tersebut sebab keduanya sekali lagi jadi kepala negara dan pengantara kepala negara, bukan sebagai Presiden atau Wapres yang membawahi KPK, ” jelas Arsul.

(gbr/tor)